Narai Habar, Palangka Raya – Komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan berkeadilan dan berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Divisi Hukum (Divkum) Polri bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (30/7/2025), di Aula Arya Dharma, Mapolda Kalimantan Tengah.
Mengusung tema “Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam oleh Kepolisian”, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kadivkum Polri, Irjen Pol Dr. Viktor Theodorus, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran pejabat utama Polda Kalteng, serta para pengemban fungsi hukum dari seluruh wilayah hukum Polda Kalteng.
Kapolda Kalteng dalam sambutannya mengapresiasi sinergi antara Polri dan Komnas HAM dalam memperkuat pemahaman personel kepolisian terkait penegakan HAM dalam tugas-tugas lapangan, khususnya yang berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam.
“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Semoga menjadi bekal penting bagi anggota untuk bertindak profesional, berimbang, dan sensitif terhadap isu kemanusiaan,” ungkap Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Sementara itu, Irjen Pol Viktor Theodorus menekankan bahwa konflik agraria kerap kali menyimpan potensi pelanggaran HAM karena kompleksitas penguasaan dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, setiap langkah kepolisian harus berpijak pada pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi dan solusi damai.
“Penanganan konflik agraria harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan penyelesaian non-kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini sejalan dengan visi Polri Presisi yang humanis dan responsif,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi wujud nyata dari upaya institusi Polri dalam menginternalisasi prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap dimensi tugas kepolisian, terutama dalam menghadapi potensi konflik horizontal yang semakin kompleks di masyarakat.
Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan personel Polri, khususnya di Polda Kalteng, mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan, kedamaian, dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara utuh. (Humas/Nd_234)
